Bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.
Pencairan bantuan ini biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, dan untuk tahun 2025, tahap pertama sudah mulai dicairkan.
Pada tahap pertama, yang mencakup periode Januari, Februari, dan Maret, sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mulai menerima saldo bantuan mereka.
Namun, pencairannya belum serentak, melainkan dilakukan secara bertahap. Ini berarti, ada sebagian KPM yang sudah menerima saldo bantuan, sementara yang lain masih menunggu.
Untuk bantuan PKH, pencairan dilakukan melalui empat bank penyalur, yaitu Bank Mandiri, Bank BSI, Bank BNI, dan Bank BRI.
Hingga hari ini, pencairan bantuan PKH telah berlangsung, meski secara bertahap.
Beberapa KPM sudah menerima saldo bantuan mereka di rekening masing-masing, namun masih ada yang menunggu. Bank Mandiri, BSI, dan BNI sudah memulai pencairan, sementara Bank BRI masih dalam proses.
Pencairan ini juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia di beberapa daerah, dengan tahapan yang sudah memasuki proses final closing.
Oleh karena itu, bagi KPM yang pencairannya melalui PT Pos, diharapkan untuk memantau perkembangan dan menunggu undangan pencairan yang akan dibagikan oleh pemerintah daerah setempat.
Sama halnya dengan bantuan PKH, bantuan BPNT juga sudah mulai dicairkan secara bertahap.
Bank yang terlibat dalam pencairan BPNT kali ini antara lain Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank BNI.
Namun, hingga saat ini, Bank BRI masih belum memulai pencairan saldo BPNT. Kita doakan agar Bank BRI segera menyusul agar semua KPM bisa segera menikmati bantuan ini.
Untuk KPM yang belum menerima bantuan BPNT, disarankan untuk terus bersabar dan berdoa agar rezeki mereka segera cair.
Pencairan secara bertahap memang membutuhkan waktu, namun diharapkan semua KPM dapat menerima bantuan ini pada waktunya.
Selain itu, perlu diketahui bahwa dengan diterapkannya sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, yang mencakup data dari berbagai sumber seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data P3KI, data miskin ekstrem, hingga data PLN dan Pertamina, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
Sistem ini menggabungkan berbagai informasi untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
